Rabu, 23 Agustus 2017, 13:16

Reformasi Birokrasi Kementerian Agama

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sebagai upaya memberikan pelayanan yang berkualitas kepada publik dan penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan melayani, pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Agama merupakan suatu jawaban terhadap upaya perwujudan hal tersebut. Birokrasi harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan profesional. Birokrasi harus sepenuhnya mengabdi pada kepentingan rakyat dan bekerja untuk memberikan pelayanan prima, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Semangat inilah yang mendasari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama.

Secara umum, reformasi birokrasi merupakan suatu upaya untuk mengubah pola pikir dan budaya kerja aparatur agar menjadi aparatur negara yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan, sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintahan yang baik.

Kementerian Agama memulai proses Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 153 Tahun 2009 tentang Reformasi Birokrasi Departemen Agama. Kemudian tahun 2010 reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama telah dilaksanakan dengan ditetapkannya Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama 2010 2014. Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama 2010 2014 telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 2014.

Reformasi Birokrasi Kementerian Agama dilaksanakan untuk menjawab tuntutan terhadap 8 area perubahan yaitu penataan organisasi, penataan tatalaksana (bussiness process), penataan peraturan perundang-undangan, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set). Selanjutnya kriteria keberhasilan terhadap 8 area perubahan reformasi birokrasi tersebut ditunjukan dengan hasil capaian (outcomes) pada tingkat kepuasan masyarakat atau pengguna layanan, peningkatan profesionalisme SDM Aparatur serta sampai sejauh mana pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Agama.

Tuntutan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama juga diharapkan mempunyai dampak positif yang dirasakan oleh para pemangku kepentingan (stakeholders), keberhasilan pelaksanaan Quick Wins, signifikansi perbaikan perubahan perilaku pegawai Kementerian Agama, pandangan para pengguna layanan, serta meningkatnya komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama.

Hasil evaluasi Kemen PAN dan RB terhadap Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Agama pada tahun 2013 memperoleh nilai sebesar 53,00% sedangkan nilai PMPRB Kementerian Agama tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 62,28%. Hal ini menunjukkan bahwa Kementerian Agama berkomitmen dalam melaksanakan reformasi birokrasi.

Banyaknya pengaduan dan keluhan dari masyarakat, seperti pelayanan yang berbelit, cenderung birokratis, biaya yang tinggi, pungutan-pungutan tambahan, perilaku aparat yang tidak menjadi abdi masyarakat dan pelayanan yang diskriminatif, menunjukkan bahwa pelayanan publik masih belum pada kondisi yang diharapkan. Di samping itu, penyelenggaraan birokrasi yang tidak efektif, terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme, serta rendahnya disiplin aparatur pemerintah merupakan dasar perlunya pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dikarenakan reformasi birokrasi merupakan upaya yang berkelanjutan dan terus-menerus, maka untuk kelanjutan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2010-2014, perlu ada suatu Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2015-2019 yang berisi rencana kerja rinci dan berkelanjutan, serta menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2105 sampai dengan tahun 2019, yang meliputi tahapan atau aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan untuk setiap program dan kegiatan, target capaian atau hasil, pelaksana, penanggungjawab, dan dukungan yang dibutuhkan.

Berita Lainnya
Senin, 2 Juli 2018, 14:45

Matrik Isian Bahan Pidato Kenegaraan Presiden Tahun 2018

Jumat, 25 Agustus 2017, 15:17

Majalah Reformasi Birokrasi

Jumat, 25 Agustus 2017, 09:13

Dokumen Reformasi Birokrasi Kementerian Agama

Rabu, 23 Agustus 2017, 13:23

Latar Belakang Reformasi Birokrasi

Rabu, 23 Agustus 2017, 11:50

Area Peningkatan Pelayanan Publik